Atasi Gunung Sampah, Bali Meniru Singapura

 http://nasional.news.viva.co.id/news/read/218573-atasi-gunung-sampah--bali-meniru-singapura


VIVAnews - Sampah jadi persoalan serius bagi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata. Pulau Dewata makin tertohok saat Time mengeluarkan artikel 'Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes' pada 1 April 2011. Berlibur di Bali seperti di neraka.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali berpikir keras untuk menangani persoalan sampah yang kian menggunung. Kiat Singapura jadi alternatif. "Kami berharap bisa seperti Singapura, ujar Kepala BLH, AA Gede Alit Sastrawan, Kamis 5 April 2011.

Tidak mudah untuk mewujudkannya. Singapura bahkan membutuhkan waktu panjang supaya kinclong. "Penanganan sampah itu sulit. Singapura sendiri butuh waktu 30 tahun menanganinya," kata dia.

Namun, hasilnya luar biasa dan awet. Singapura pada tahun 1970-an mirip seperti Jakarta saat ini: kali dan sungainya kotor, di pinggir-pinggir kali banyak rumah kumuh. "Dulu, ada anekdot begini, di Singapura yang paling disiplin adalah warga Indonesia. Saya melihat ini bukan sindiran, tetapi peluang," ujarnya lagi. Oleh karena itulah, Bali tak pesimistis.

Jadi, apa yang akan dilakukan Bali? Yang pertama, kata Sastrawan, adalah penerapan sanksi tegas soal sampah, seperti halnya Singapura. Tanpa ampun. Ke dua, teknologi pengelolaan sampah.

Dijelaskan dia, sampah yang  masuk ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tiap hari mencapai 5.000-5.500 kubik. Jika digabung dengan sampah yang tidak terkelola di TPA, jumlahnya mencapai 10 ribu-15 ribu kubik. "Dari jumlah itu ada 5.000 -10.000 kubik yang tidak terkelola dengan baik," paparnya.

Jumlah sampah tak sebanding dengan lahan untuk TPA, itu yang jadi sumber masalah mengapa sampah tak tertanggulangi dengan baik. "Maka kita arahkan kepada teknologi yang mengurangi volume sampah. Lahan kita terbatas betul," kta dia.

Dengan teknologi, selain mengurangi volume sampah, juga diharapkan sampah akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan seperti kompos dan listrik. "Itu visi kita ke depan. Apalagi target kita 2013 Bali bebas sampah plastik," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Ranperda Penanggulangan Sampah DPRD Bali, I Gusti Lanang Bayu Wibiseka mengapresiasi langkah BLH Bali yang akan meniru langkah Singapura dengan menerapkan sanksi yang berat. "Singapura bisa seperti itu bukan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi karena sanksinya yang tinggi," terangnya.

"Kita harus meniru langkah Singapura. Tetapi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar Perda itu tidak menjadi Perda misteri," ujarnya diplomatis.

Langkah itu juga didukung aktivis lingkungan hidup, Walhi. Anggota Dewan Daerah Walhi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, mengatakan wajib memberikan hukuman setimpal bagi pembuang sampah sembarangan. "Memang harus ada sanksi yang tegas. Kalau mau menunggu kesadaran masyarakat, sampai kapan, 20 tahun atau 50 tahun lagi? Sampah sekarang persoalan urgen di Bali," sindir perempuan berkacamata ini.

Sampah Jadi Kendala Bali Bersih dan Hijau

 

Timbunan sampah di sejumlah pantai menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan Bali sebagai pulau bersih dan hijau (Bali Green Province) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pencanangan itu bertepatan dengan pelaksanaan konferensi UNEP (Program PBB di bidang lingkungan hidup) yang dihadiri menteri lingkungan hidup sedunia tahun 2010,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai komponen untuk mewujudkan Bali bersih dan hijau yang menjadi dambaan bagi masyarakat.
Bali yang memiliki luas 5.632,86 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 3,9 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,73 persen berupaya mengatasi permasalahan yang timbul, terutama menyangkut bidang lingkungan hidup.
Ketut Teneng menambahkan bahwa timbunan sampah di Bali rata-rata 10.192 meter kubik per hari, 6.500 meter kubik di antaranya sampah perkotaan dan 3.692 meter kubik sampah perdesaan.
Sampah perkotaan tersebut belum berhasil ditangani secara tuntas, terutama di luar tempat penampungan akhir (TPA) di Bali.
Demikian pula abrasi pantai pada 2011 yang mencapai 102,47 kilometer meningkat 0,5 km (0,49 persen) dibanding tahun sebelumnya.
Meskipun masalah sampah dan abrasi belum berhasil ditangani secara tuntas, namun indek kualitas lingkungan hidup di Bali kini mencapai 99,65 persen, suatu prestasi yang sangat menggembirakan, karena menjadi terbaik dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
Rata-rata capaian standar pelayanan minimal bidang lingkungan di Pulau Dewata selama 2011 sebesar 92 persen, sehingga melampaui rata-rata sasaran nasional sebesar 66 persen.
Laporan sementara menunjukkan ranking merah hingga hijau yang menggambarkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup relatif sudah baik karena tidak ada yang memperoleh peringkat hitam.
Demikian pula penyusunan status lingkungan hidup daerah pada tahun 2011 meraih peringkat empat tingkat nasional. INT-MB

Tolak Konferensi Tembakau Asia Koalisi Pemerhati Kesehatan Masyarakat Bali Demo

 

 

Denpasar (Bali Post) - Puluhan pendemo yang tergabung dalam Koalisi Pemerhati Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali, Jumat (14/9) kemarin mendatangi gedung DPRD Bali untuk menolak penyelengaraan World Tobacco Asia (WTA) Conference atau Konferensi Tembakau Asia 2012 yang akan digelar di Jakarta, 19-21 September 2012 mendatang. Menurut mereka, penyelenggaraan WTA ini akan semakin memberi ruang ekspansi perusahaan rokok asing yang dikhawatirkan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.

Aksi Koalisi Pemerhati Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali itu terdiri atas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Bali bekerja sama dengan Ikatan Kesehatan Masyarakat (IKM) Unud, KMPT Unud, Persakmi Bali, PGRI Bali, Persagi Bali dan sejumlah organisasi lainnya. Peserta aksi melakukan long march dan orasi serta membawa sejumlah poster dan spanduk yang intinya menolak Indonesia menjadi tuan rumah WTA.

Ketua IAKMI Bali dr. Partha Muliawan mengatakan, WTA pernah dilaksanakan pada 2010 di Indonesia dan untuk pelaksanaan tahun ini WTA telah ditolak di negara Asia lainnya. Hanya Indonesia yang menerimanya. Ironisnya, dalam brosur penyelenggaraan WTA tertulis bahwa Indonesia merupakan tempat yang ideal bagi perusahaan rokok seluruh dunia untuk memasarkan rokoknya karena Indonesia merupakan negara dengan laju pertambahan perokok tercepat di dunia dengan prevelensi perokok pria dewasa terbesar di dunia, yakni 67,4 persen dan diperkirakan akan terus meningkat. Bahkan ada peningkatan konsumsi rokok pada anak usia 5-9 tahun sebanyak 4 kali lipat sejak tahun 2007. Selain itu, Indonesia dianggap sangat ramah dengan industri rokok dan tidak ada regulasi yang mengatur konsumsi.

Para peserta aksi menilai, kondisi itulah yang dimanfaatkan industri rokok untuk terus memasarkan produk ''racun'' di Indonesia melalui WTA tersebut. Mereka juga menilai pelaksanaan WTA ini merendahkan martabat Indonesia dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. ''Di Indonesia dianggap tidak ada regulasi yang mengatur tentang rokok. Padahal, di Bali kita punya Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan WTA berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk itu, kami menyerukan agar semua pihak menolak kegiatan itu,'' kata dr. Partha.

Dalam aksi itu, diserahkan surat pernyataan sikap Koalisi Pemerhati Kesehatan Masyarakat Provinsi Bali yang diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariasa Adnyana. Selain itu, para peserta aksi juga memasangkan pin bertuliskan ''Wujudkan Bali Sehat Tanpa Asap Rokok'' pada anggota dewan sebagai bentuk dukungan moral agar peduli terhadap bahaya rokok dan diharapkan dewan mengawal aspirasi penolakan WTA ini. (kmb29)

Program Satu SKM Satu Desa

          

 sumber klik disini

           Menanggapi berbagai persoalan klasik tentang masalah kesehatan masyarakat dunia termasuk indonesia, baik penyakit tidak menular maupun menular. Hal tersebut menjadikan indonesia yang merupakan negara berkembang harus berusaha lebih keras dengan menganalisis permasalahan yang ada kemudian mencoba memperbaiki segera masalah dengan berbagai cara yang dianggap paling efektif dan efesien. Berbagai organisasi kesehatan terutama sektor pemerintah mulai gelisah baik karena kepedulian terhadap kesehatan atau karena sebuah tekanan dari kebijakan dunia, negara maupun masyarakat. Permasalahan tersebut telah ditemukan dan ditetapkan dalam sebuah perencanaan pembangunan kesehatan, salah satu diantaranya adalah permasalahan sumber daya kesehatan (SDM). Pemerintah dan berbagai organisasi profesi telah menetapkan gebrakan baru yang dianggap mampu mengatasi permasalahan SDM diantaranya adalah tenaga kesehatan masyarakat (SKM). Permasalahan kualitas dan kuantitas SDM merupakan  salah satu faktor penting dalam pembangunan kesehatan selain pembiayaan.

          Menjamurnya pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia bisa dikatakan sangat subur hal ini terbukti dengan telah berdiri dan beroprasionalnya 143 perguruan tinggi (PT) tingkat sarjana, 24 PT tingkat Magister dan 2 PT untuk tingkat doktor baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), yang menurut data sampai maret 2010, 70% tingkat sarjana dan 80 % tingkat magister belum terakreditasi (EPSBED.Dikti, 2010). Pendidikan kesehatan termasuk SKM dianggap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan khususnya bagi para pengusaha atau pemilik modal PTS aelain alasan untuk membantu pendidikan masyarakat atau alasan positif lainya (pernah mendengar sendiri, ada pendiri pernah mengatakan demikian). Sayangnya menjamurnya pendidikan SKM di indonesia belum mengedapankan kualitas sasaran, hal ini terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi yang belum bisa memenuhi standar minimal (SDM, kurikulum, sistem pendidikan, laboratorium, dll) pendirian program studi/perguruan tinggi secara nyata, hal ini justru menimbulkan brbagai pertanyaan, bagaimanakah pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengeluarkan surat ijin perpanjangan, pendirian dan pembukaan prodi SKM tersebut. (Dapat di lihat pada daftar rujukan Materi Dr.Emma dan Dr.Setiawan di kahir tulisan ini)

        Selain itu permasalahan yang juga tidak kalah penting adalah ketika para SKM telah selesai pendidikan, akankah mereka mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, siap dan mampu berkreatifitas dan berkarya dengan jalur yang telah dipilihnya hingga finish atau mereka melupakan latar belakang mereka hingga merubah haluan dan tujuan semula karena demi mempertahankan hidup, mengisi perut dan membantu ekonomi kaluarga atau bahkan beralih menekuni bidang ilmu yang lebih menjanjikan. Sudah sewajarnya organisasi pendidikan dan profesi (IAKMI, PERSAKMI, AIPTKMI, dan organisas lain dalam disiplin ilmu kesmas) peduli terhadap saudara-saudara kita yang selama ini telah tercetak (lulusan/SKM) dan akan tercetak (mahasiswa).

           Jika pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya promotif dan preventifnya, maka sebagai konsekuensinya tentu pendanaan juga harus disiapkan, jika kesehatan masyarakat terjamin dan meningkat maka produktifitas manusia juga akan meningkat yang akhirnya berdampak kepada peningkatan ekonomi negara dan timbal balik dari negara adalah membantu mensejahterakan masyarakat termasuk SKM yg memiliki potensi tapi tak berdaya, disitulah letak hubungan timbal balik mutualisme antara masyarakat dalam hal ini SKM dengan pemerintah atau bangsa Indonesia.

           Secara rinci sebagian permasalan pembangunan kesehatan Indonesia adalah kekurangan SDM termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Kekurangan yang sangat signifikan tenaga kesmas dan persebaranya di Indonesia menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan melambanya pembangunan kesehatan. Jika merujuk bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan itu 80 % ditentukan oleh SDM selain pembiayaan tentu upaya realisasi masalah tersebut perlu dikedepankan. Saat ini berdasarkan data pusat perencanan dan pembangunan tenaga kesehatan 2011, ketersediaan tenaga kesmas di indonesia hanya 6.505 orang padahal berdasarkan kebutuhan kesehatan masyarakat di puskesmas saja mencapai 26.964 orang sehingga kekuranganya mencapai 21.131 orang. berdasarkan data permasalahan kekurangan SDM tersebut tentu hal ini akan sulit terealisasi dan hanya akan menjadi sebatas program dan rencana diatas kertas tanpa adanya usaha nyata untuk mencapai kekurangan tersebut, meskipun secara produksi tenaga kesmas di Indonesia telah berjumlah 143 PT tingkat sarjana yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia. (Lihat materi Dr.oscar kebijakan nasional dan pemberdayaan SKM)

            Isu besar kesehatan lain saat ini ialah masalah adekuasi (memadai) dan sustainabilitas (keberlanjutan) dari pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya pembiayaan pemerintah. Diskusi tentang “apakah anggaran saat ini cukup? Atau kurang?, menjadi perdebatan yang hangat. Jika melihat kebutuhan akan dana program dari pemerintah yang digulirkan melalui APBN (Pusat) dan atau APBD (Propinsi dan Kabupaten Kota), maka bisa dikatakan bahwa anggaran kesehatan Indonesia relative sangat kecil (hanya 1.7% dari total belanja pemerintah). Tetapi isu menarik berikutnya adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap di kementrian kesehatan. Data pasti belum terkumpul, namun kejadian sudah terlihat bertahun-tahun seperti berikut ini. (lihat materi Review kebijakan penganggaran dan hasil diskusi anggaran Kemenkes RI di UGM, Apakah Kurang_Kenapa Ada Sisa_2011, diakhir tulisan ini)

Serapan Anggaran Dana Kemenkes_Alokasi & Realisasi

Hasil diskusi kebijakan pembiayaan kesehatan tahun 2011 di UGM selengkapnya dapat dilihat dan di unduh disini.

Merespon hasil diskusi ilmiah dan beberapa pertemuan ilmiah terkait tenaga kesehatan (SKM), penganggaran kesehatan dan permasalahan kesehatan selain yang telah dipaparkan sebelumnya, kita sendiri menyadari bahwa permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini cukup komplek, paling tidak bagaimana kita berusaha menyelesaikan satu permasalahan pembangunan kesehatan Indonesia (SDM) untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang lain dengan tetap mengacu pada pokok-pokok MDGs.

Jika rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN I-IV) Indonesia tidak akan mengalami perubahan seperti dalam konsep berikut ini

Arah pengembangan Nakes terhadap RPJMN

Maka sebuah usulan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia sehat, menjadi sebuah alternatif solusi yang tepat. Jika di analisis secara umum tentang latar belakang mengapa muncul usulan tersebut ?, maka secara ringkas dapat saya gambarkan sebagai berikut.

Persebaran SKM tingkat Puskesmas _www.bppsdmk.depkes.go.id/agregat/

UU No.36_2009_tenaga SDM

Program Satu SKM untuk Satu Desa

Kerangka Pikir untuk program Satu SKM satu Desa

Dengan adanya perencanaan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia sehat, di harapkan program ini menjadi lebih terarah dan jelas untuk menjadi sebuah alternatif solusi atas permasalahan pembangunan kesehatan dan permasalahan SKM seperti berikut.

1.  Membantu mempercepat dan memperjelas realisasi pembangunan kesehatan sesuai RPJMN 1-4.
2.  Meningkatkan Mutu SDM, selain peningkatan mutu pendidikan, dengan semakin bertambahnya SKM yang diberdayakan untuk masyarakat dan bangsa maka diharapkan kualitas SKM akan ikut meningkat hal ini berdasarkan filsafat, ilmu akan bertambah dan meningkat jika ilmu itu digunakan/diamalkan dan mencoba fokus pada permasalahan yang dihadapi.
3.  Masalah MDGs yang saat ini masih belum tercapai terutama MDG 4, 5 dan 6 akan bisa tercapai lebih baik.
4.  Mencapai penyebaran tenaga Nakes (SKM) yang adil dan merata diseluruh penjuru  nusantara sekaligus membantu membangunkan dan mempercepat program kelurahan/desa siaga aktif yang hampir terabaikan.
5.  Kesehatan masyarakat akan meningkat sehingga produktifitas masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak positif kepada perekonomian masyarakat dan negara, sehingga masyarakat akan lebih sejahtera (indikator keberhasilan pembangunan kesehatan WHO, 80 % ditentukan SDM baik kuantitas maupun kualitas).

Demikian sedikit ulasan sederhana mengenai latar belakang dan gambaran secara umum tentang kemunculan sebuah usulan program “Satu SKM Satu Desa” untuk Indonesia Sehat (Terobosan baru program Indonesia sehat). Program ini merupakan tanggapan dan masukan sekaligus merincikan tentang permasalahan pembangunan kesehatan dalam hal  indikator SDM, Saya berharap kepada pembaca dan saudara-saudara sejawat SKM atau para ahli kesehatan, khususnya ahli kesehatan masyarakat untuk bisa melihat program tersebut bukan dari siapa ide ini muncul tapi silahkan lihat apa dampak dan manfaat program tersebut untuk masyarakat dan saudara-saudara kita (SKM). Saya mohon maaf jika dalam penulisan usulan konsep program ini kuranglah baik dan jauh dari sempurna, seperti pepatah “Tak Ada Gading yang Tak Retak”. Oleh karena itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak khususya tenaga kesehatan masyarakat sangat diharapkan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan berbasis pemberdayaan ini.
NB : Karena program ini direncanakan akan diusulkan menjadi program nasional akan lebih baik jika pemerhati dan penggiat kesehatan masyarakat (IAKMI, PERSAKMI, AIPTKMI, ISMKMI, PAMI) dan organisasi profesi lainya dalam disiplin ilmu kesehatan masyarakat) untuk bisa membagikan dan mendiskusikan program Satu SKM Satu Desa” untuk MDGs (Terobosan baru program Indonesia sehat) demi kesempurnaan konsep tersebut. Terimakasih.

Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)… Apa ya?

 http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/09/sarjana-kesehatan-masyarakat-skm-apa-ya/


dengan bangga seorang remaja berjalan keluar area kampus. kemudian naek angkot
menuju tempat kos kosannya. deitengah perjalanan seorang ibu- ibu bertanya “kuliah
di kampus itu ya dek?”
dengan sopan remaja tersebut menjawab ” iya bu…”
“jurusan apa” tanya si ibu lagi.
“FKM bu.. kesehatan masyarakat”
“oohh dokter ya… atau perawat… Apa bidan…??”
(aaaaaaarrrrrrrrrrgggghhhhh)
begitulah kira kira percakapan yang sering dilalui oleh mahasiswa fakultas
kesehatan masyarakat, yang lulusannya akan menyandang gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat. Sakit memang ketika kita dengan bangganya menyandang gelar
seorang mahasiswa yang notabene masyarakat intelektual, yang memiliki tugas
 sebagai agen of change dan agent of social control , namun masyarakat
tidak mengenal spesifikasi jurusannya.
lantas apa sebenarnya tugas dari Sarjana Kesehatan Masyarakat itu?
FKM atau secara internasional dikenal dengan Public Health Faculty adalah
 fakultas yang melahirkan tenaga kesehatan yang bekerja dalam bidang promosi
kesehatan dan pencegahan penyakit.  secara sederhananya seorang sarjana
kesehatan lah yang bertugas dan bertanggung jawab  agar masyarakat tidak
sakit melalui promosi kesehatan yang menyampaikan pesan bpesan
bagaimana cara agar masyarakat MAU dan MAMPU untuk meningkatkan
derajat kesehatannya sendiri.

bagaimana caranya?

di FKM sendiri terdiri dari 8 peminatan. peminatan disini seperti konsentrasi atau
 pembagian jurusan lebih spesifik lagi.
Administrasi Kebijakan Kesehatan : Spesifikasi analisa kebijakan kebijakan yang
berkaitan dengan kesehatan masyarakat, dan pelayanan publik pada dunia kesehatan.
Promosi Kesehatan : Spesifikasi untuk merencanakan program, merencanakan
pendidikan kesehatan dan mempromosikan program program dan cara-cara
untuk meningkatkan derajat kesehatan
Epidemiologi : spesifikasi bagaimana terjadinya penyakit dan pemutusan
 rantai penularan dan kejadian penyakit serta kasus kasus penyakit.
Kesehatan Lingkungan: spesifikasi pada pencemaran tanah air udara
dan penanggulangannya
Kesehatan Reproduksi : spesifikasi pada penyehatan reproduksi baik
wanita dan pria, serta kesehatan kandungan, ibu hamil, dan bayi.
Rekam Medis : pada data data kesehatan.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja : Spesifikasi Kesehatan dan
keselamatan masyarakat pekerja bik sektor informan maupun formal.
Gizi : spesifikasi gizi masyarakat.
jadi secara substansi dan kerja, seorang SKM akan sangat berbeda dengan
 dokter yang lebih bekerja pada bagian kuratif (pengobatan) di dunia kesehatan.
sedangkan seorang perawat bekerja damal bidang rehabilitatif yaitu penyembuhan
Saat ini sarjana kesehatan masyarakat sangat banyak dibutuhkan setelah
disadari bahwa dari seluruh masyarakat. jumlah orang sakit hanya sekitar 15-20%.
sisanya sekitar 85-80% lagi merupakan orang sehat. yang jika tidak dijaga
kesehatannya akan sakit juga.
jadi SKM harus mampu mengajak masyarakat 85-80% tadi untuk menjaga
kesehatannya, yang dimulai dengan personal higiene nya terlebih dahulu.
kemudian menyehatkan sekitarnya sehingga meminimalisir penularan
 penyakit dan kejadian penyakit.
Jadi sekali lagi. SKM itu berbeda dengan dokter dan perawat.

Ilmu kesehatan masyarakat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Definisi ilmu kesehatan masyarakat (bahasa Inggris: public health) menurut profesor Winslow dari Universitas Yale (Leavel and Clark, 1958) dari adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.
Ikatan Dokter Amerika, AMA, (1948) mendefinisikan Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.

Ruang Lingkup Kesehatan Masyarakat

1. Epidemiologi
2. Biostatistik
3. Kesehatan Lingkungan
4. Pendidikan Kesehatan dan Perilaku
5. Administrasi Kesehatan Masyarakat
6. Gizi Masyarakat
7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Kesehatan Reproduksi

sumber wikipedia

Peranan SKM dalam sistem jaminan sosial nasional

 

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/14/30579/pemberlakuan_sjsn_jadikan_negeri_ini_mandiri/#.T9WkIvIs3V9 

 

Medan, (Analisa). Pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan membuat bangsa ini menjadi mandiri. Soalnya, akan berdampak pada peningkatan sistem perekonomian negara dengan tingginya kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan negara.

Setidaknya, ada beberapa manfaat bagi masyarakat seperti bunga bank menjadi rendah, stabilitas nilai rupiah, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, perbaikan upah dan daya beli naik, investasi sarana kesehatan kian baik, pajak naik, inflasi terkendali, pasar modal naik, yang semuanya berakumulasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikian dikatakan Destanul Aulia SKM MBA MEC dalam paparannya di Seminar Keprofesian "Peran Kesehatan Masyarakat dalam SJSN" yang diselenggarakan HMI Komisariat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU di Gedung Pengadilan Semu, Jumat (13/1) pagi.

Menurut Destanul, SJSN yang nantinya dikelola BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) menjamin lima hak dasar rakyat Indonesia. Mulai dari Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Program nasional tersebut, lanjutnya, tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Salah satu item, jaminan kesehatan misalnya, praktiknya SJSN tidak saja melakukan tindakan kuratif bagi yang sakit, tapi bagaimana agar rakyat tidak sakit.

Ambil Peran

Di sini, lanjutnya, Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa mengambil peran sesuai dengan fungsinya seperti, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan agar tidak menjadi sakit. Termasuk juga soal sanitasi, pemberantasan penyakit, melakukan epidemilogi penyakit, dan lain sebagainya.

"Artinya, lapangan kerja bagi lulusan FKM sangat banyak mulai dari sektor pemerintahan, swasta, rumah sakit, asuransi, perusahaan, LSM dan lembaga pendidikan dan penelitian. Kalaupun saat ini masih berpikir abu-abu, tapi, kondisi ini sangat menguntungkan, karena bisa masuk ke lintas sektor termasuk ketika SJSN ini diberlakukan secara total," jelas Destanul.

Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan dr Ramlan Sitompul SpTHT (KL).

"SJSN ini bakal dilaksanakan secara bertahap. Tahap satu, pada 2014 nanti sudah diberlakukan jaminan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia. Sedangkan tahap dua, ada pertengahan 2016, akan dilanjutkan dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian," ucapnya.

Jadi nanti, tambahnya, warga yang berada di wilayah mana pun di Indonesia, akan bisa berobat gratis dengan standar pelayanan kesehatan yang dijamin negara. "Bahkan, kalau nanti ada anak yang orangtuanya meninggal, maka keluarga akan mendapatkan jaminan kematian. Ini program yang sangat baik bagi masyarakat," ungkapnya.(nai)